Pasuruan – Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk mempercepat pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini krusial untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, dalam kunjungannya Kamis (11/12/2025), mengungkapkan bahwa dari total 42 SPPG di Pasuruan, baru 11 SPPG yang telah memiliki SLHS. Sisanya masih menunggu verifikasi dan penerbitan dari Dinas Kesehatan setempat.
“Jangan diam menunggu kapan sertifikat tersebut terbit, tapi koordinasikan dengan Koordinator Cabang (Korcab) dan Koordinator Wilayah (Korwil) serta dengan Dinas Kesehatan setempat,” tegas Albertus, meminta SPPG segera menyelesaikan kewajiban tersebut.
Standar Operasional Dapur Wajib Dipajang
Selain sertifikasi, Brigjen Albertus juga menekankan pentingnya sosialisasi tugas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada seluruh pekerja. Ia menginstruksikan agar tugas dan larangan SPPG dicetak dalam ukuran besar (1 meter x 80 cm) dan dipajang agar mudah dibaca dan dipahami oleh semua staf.
Jaminan Bahan Baku Lokal dan Kepatuhan
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, membenarkan bahwa pengurusan SLHS yang tersisa masih berproses karena pihak berwenang memastikan standar kebersihan dapur, proses penyajian, hingga makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Rusdi juga menjamin bahwa seluruh bahan pokok yang diolah di SPPG berasal dari pemasok lokal di Kabupaten Pasuruan, memastikan ketersediaan stok seperti sayur, telur, dan daging ayam tetap aman demi kelancaran program MBG.
Bupati berpesan agar seluruh SPPG tidak ragu untuk berkoordinasi dan belajar dari SPPG lain yang sudah lebih baik, demi memastikan program MBG di Pasuruan berjalan optimal dan efektif. (Sls)
