Kementerian Pariwisata menyatakan tengah menelaah perubahan tren wisata yang kini bergeser dari fokus pada jumlah kunjungan menjadi kualitas pengalaman, guna meningkatkan pemasukan negara melalui sektor pariwisata.
“Kita sekarang dituntut menghasilkan devisa lebih tinggi. Pengeluaran wisatawan juga harus meningkat. Ketika berbicara spending, artinya wisatawan perlu mengeluarkan uang lebih. Jika mereka mengeluarkan lebih, tentu harus ada produk atau layanan yang bisa mereka beli,” ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, dalam gelaran Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI di Bogor, Selasa.
Rizki menjelaskan bahwa sektor pariwisata harus mengikuti perubahan tren dan memanfaatkan peluang atau segmen pasar baru yang mampu mendorong wisatawan bersedia membayar lebih untuk menginap maupun menikmati pengalaman wisata di Indonesia.
Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata menilai terdapat sejumlah pasar potensial yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa di antaranya adalah wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari, serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Selain itu, pengembangan fasilitas marina dan boating, termasuk industri kapal yacht yang tengah tumbuh di kawasan Asia, juga menjadi salah satu peluang yang ingin terus didorong.
“Ini yang sedang kami upayakan untuk dikembangkan, meski masih ada banyak regulasi yang saling tumpang tindih,” kata Rizki.
Kementerian Pariwisata juga mulai mempertimbangkan pengembangan wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip yang menonjolkan minat khusus, seperti wisata arsitektur Indonesia maupun eksplorasi kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini bisa menjadi pasar baru di luar pasar-pasar yang sudah ada. Mungkin sifatnya niche, tetapi peluangnya ada, dan wisatawan di segmen ini cenderung dapat mengeluarkan spending lebih besar,” jelasnya.
Dengan bertambahnya sasaran pasar tersebut, Rizki menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan asosiasi untuk menciptakan paket wisata yang mampu meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung.
Terkait strategi pariwisata saat bulan Ramadhan, ia juga melihat adanya peluang bagi pengelola hotel untuk menghadirkan konsep hotel itikaf guna menarik lebih banyak tamu, terutama ketika pemerintah sedang melakukan penghematan belanja.
“Saya pernah mengalami langsung di Sahid Hotel, mereka membuat program itikaf. Mulai dari buka puasa hingga malam, menginap di sana. Ada yang mengambil kamar hotel, ada juga yang hanya berada di ballroom. Itu tetap menambah spending,” ungkapnya.
Rizki berharap asosiasi dan para pemangku kepentingan dapat bersama-sama menemukan cara meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata, termasuk menentukan target pasar, paket wisata, serta model produk atau fasilitas yang perlu dikembangkan.
Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun.
Surat tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, hingga wali kota. Beberapa jenis pengeluaran yang diminta dibatasi antara lain kegiatan seremonial, publikasi, serta seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalam surat itu dijelaskan bahwa penghematan anggaran untuk K/L bertujuan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemangkasan sejumlah pos anggaran.
