Jakarta – Kawasan Istana Negara menjadi pusat perhatian pada Senin, 8 Desember 2025, menyusul digelarnya aksi unjuk rasa besar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ribuan kepala desa turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap regulasi baru yang mereka nilai menghambat penyaluran Dana Desa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya aksi ini dan mengerahkan personel gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemprov DKI Jakarta.
“Total 1.825 personel untuk pelayanan unjuk rasa DPP Apdesi,” kata Susatyo, memastikan kesiapan pengamanan.
Aparat Dilarang Bawa Senpi, Utamakan Humanis
Dalam pengawalan aksi ini, Kapolres menegaskan instruksi penting kepada seluruh aparat: mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Selain itu, semua personel dilarang membawa senjata api guna menjaga suasana aksi tetap aman dan kondusif.
“Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” tegasnya.
PMK Nomor 81/2025 Jadi Sumber Masalah
Aksi Apdesi kali ini merupakan buntut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Apdesi, regulasi baru ini menimbulkan dua masalah utama:
- Hambatan Pencairan: Penyaluran Dana Desa Tahap II menjadi tersendat.
- Pengalihan Kewenangan: Sebagian besar anggaran dialihkan ke program yang dianggap bukan kewenangan pemerintah desa.
Demo ini menjadi salah satu aksi terbesar Apdesi tahun ini, menuntut agar pemerintah pusat segera meninjau ulang aturan yang dinilai merugikan dan memperlambat pembangunan di tingkat desa.
Meskipun pengalihan arus lalu lintas bersifat dinamis, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya demi mengurangi potensi kemacetan. (Sls)
