PASURUAN – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 99,66% kepesertaan per Desember 2025 bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen serius untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah.
Penegasan ini disampaikan setelah Bupati menandatangani Nota Kesepakatan UHC dengan BPJS Kesehatan dan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan di Auditorium Mpu Sindok, Kamis (11/12/2025).
Target Baru: Kualitas Layanan Setara Swasta
Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati, secara eksplisit menantang jajaran kesehatan daerah, mulai dari RSUD hingga Puskesmas di 24 Kecamatan, untuk berbenah total.
“RS kita tidak boleh kalah dengan RS swasta. Begitu juga dengan kualitas layanan Puskesmas. Kita harus terus bahu-membahu agar layanan kesehatan bisa bagus untuk masyarakat,” tegasnya.
Bupati Rusdi menyebut UHC sebagai “investasi terbesar” Pemkab untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan produktif. Ia menekankan perlunya kolaborasi seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menjaga komitmen ini.
Jaminan Gotong Royong Tanpa Diskriminasi
Meskipun dihadapkan pada tantangan pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat, Rusdi Sutejo berjanji bahwa program UHC harus tetap dinikmati masyarakat. Prinsip kemudahan akses adalah kunci:
- Akses Mudah: Masyarakat yang sakit cukup menunjukkan KTP atau KK untuk berobat ke Puskesmas atau RS mitra BPJS Kesehatan.
- Perlindungan Finansial: UHC memastikan perlindungan risiko finansial saat masyarakat membutuhkan pelayanan medis.
Dalam pesannya, Bupati juga mewanti-wanti fasilitas kesehatan agar tidak ada diskriminasi antara pasien Penerima Bantuan Iuran JKN dengan pasien umum.
Sinergi Data Lintas Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dr. Ani Latifah, menambahkan bahwa suksesnya program ini memerlukan sinergi dan koordinasi kuat lintas instansi. Ia meminta PD terkait—termasuk Dinas Sosial, Disdukcapil, Disnaker, dan Diskominfo—untuk meningkatkan kolaborasi.
“Semua Perangkat Daerah terkait harus bersama-sama meningkatkan program UHC, terutama dengan melakukan verifikasi dan validasi data administrasi sesuai dengan segmen kepesertaan,” jelas dr. Ani, memastikan agar program jaminan kesehatan tepat sasaran dan merata. (Sls)
